Politik & Hukum

Pemilu 2019, Komisi II: WNA Tak Miliki Hak Memilih

Written by hidayah news

JAKARTA – {Hidayahnews.com} – Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto mendesak Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemdagri tak menyepelekan data e-KTP untuk warga negara asing (WNA). Yandri meminta pemerintah dan KPU tidak membiarkan orang asing mempunyai hak pilih.

“Yang boleh memilih itu hanya WNI. Jadi Pak Dirjen saya rasa tidak perlu diulang-ulang hanya 1.600 [e-KTP WNA], 1.300 yang masuk. Esensinya bukan di situ. Jangan yang berhak dibuat tidak berhak, yang tidak berhak dibuat tidak berhak,” ucap Yandri dalam rapat dengan pemerintah, KPU, dan Bawaslu, di Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Yandri juga mendesak KPU dan Kemdagri agar memperhatikan informasi dan masukan dari masyarakat. Dia juga menyampaikan KPU dan Kemdagri harus mau mengklarifikasi setiap informasi menjelang Pilpres 2019.

Anggota Komisi II lainnya Firman Subagiyo memprotes kepemilikan e-KTP WNA. Dia meminta pembuatan e-KTP untuk WNA dihentikan sementara hingga pemilu selesai.

“Saya mendukung proses e-KTP bagi WNA Di hentikan hingga pemilu. Ke depan saya usul KTP asing agar berbeda warna dari KTP WNI,” ungkapnya.

Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, pihaknya telah menindaklanjuti masalah itu. Termasuk soal temuan yang diungkap oleh BPN Prabowo-Sandi.

“Sudah kan kita sudah tindaklanjuti. Pokoknya setiap ditemukan lagi, langsung kita perintahkan untuk dihapus. Karena memang dia tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu kita,” katanya.

About the author

hidayah news

Leave a Comment