Pendidikan

Kemdikbud: Ingatkan Sekolah Tak Lakukan Tes Calistung

Written by hidayah news

JAkarta – {hidayahnews.com} – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kembali mengingatkan kepada sekolah dasar (SD) untuk tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung) untuk mengukur kemampuan calon peserta didik baru.

Sekjen Kemdikbud Didik Suhardi menyebutkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus mengunakan skema zonasi sebagai persyaratan masuk SD. Hal ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB, bahwa selain jarak rumah, persyaratan usia merupakan satu-satunya syarat calon peserta didik kelas 1 SD, yaitu berusia tujuh tahun atau paling rendah enam tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

“Untuk mencegah sekolah melakukan calistung, Kemdikbud akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang larangan tes calistung kepada pemerintah daerah (pemda) dan dinas pendidikan untuk mengakhiri proses eksploitasi kepada anak,” kata Didik di Gedung Kemdikbud, Jumat (8/3/2019).

Lanjut Didik, larangan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pada Pasal 69 ayat (5) disebutkan bahwa penerimaan peserta didik kelas 1 SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.

Didik juga mengatakan, sekolah dan masyarakat harus paham dan tidak boleh menolak dan membuat aturan sendiri. Untuk itu, ia mengingatkan kepada seluruh guru dan tenaga pendidikan yang ada di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK untuk lebih mengutamakan pendidikan karakter seperti karakter budaya mengantre, jujur, kemandirian, dan praktik lainnya. Dalam hal ini, guru PAUD tidak boleh memaksakan anak didik untuk calistung.

“PAUD dan TK itu taman bermain bagi anak. Jadi prinsipnya tidak boleh ada calistung, yang diperbolehkan itu hanya mengajarkan anak simbol-simbol dan kemudian anak dengan otomatis bisa enggak apa-apa. Namun, itu bukan tujuan dari pendidikan di PAUD dan TKK. Jadi adanya surat edaran menteri ini yang dites hanya umur untuk menentukan tingkat kematangan psikologi anak,” ujarnya.

Selanjutnya, Didik menyebutkan, menanamkan karakter pada anak ini bagian dari Program Pendidikan Karakter (PPK). Kata dia, tahun ini Kemdikbud menargetkan semua sekolah menerapkan PPK. Dijelaskan Didik, PPK pada anak sangat penting dalam rangka menyiapkan mental anak untuk bersaing di era globalisasi ini. Pasalnya, PPK yang dimaksud bukan hanya tetang sopan santun tetapi mandiri, jujur, pekerja keras, disiplin, berani ambil resiko, dan juga nasionalisme tinggi.

Didik menuturkan, menjalankan PPK ini sulit sekali untuk menentukan hasil. Pasalnya, hasil dari PPK ini tidak dapat dinikmati langsung, tetapi butuh waktu yang panjang kira-kira 15 atau 20 tahun mendatang sebagai bentuk investasi pendidikan.

Untuk saat ini, Didik menyebutkan, PPK ini telah berdampak pada karakter kejujuran. Hal tersebut terlihat dari hasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UTBK), di mana nilai integritas siswa mengalami peningkatan setiap tahun. Sedangkan ketika masih mengunakan UN pensil kertas (UNPK) siswa tidak ditanamkan karakter jujur, karena untuk mendapat nilai, segala upaya dilakukan sekolah. Termasuk, guru membantu siswa dalam menyelesaikan UN.

About the author

hidayah news

Leave a Comment