Politik & Hukum

Sengketa Hasil Pemilu Indonesia, Mahfud: Tak Bisa Dibawa ke Peradilan Internasional

Written by hidayah news

JAKARTA – {Hidayahnews.com} – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengatakan hasil Pemilu 2019 tidak bisa digugat ke peradilan internasional. Pasalnya, tidak ada mekanisme hukum yang memungkinkan gugatan ke peradilan internasional.

“Tidak ada mekanisme hukum yang memungkinkan orang mengadu ke peradilan internasional atau ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Itu tidak ada,” ujar Mahfud di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Mahfud mengatakan peradilan internasional hanya mengadili dua sengketa, yakni sengketa antar negara oleh International Court of Justice di Roma (Italia) dan sengketa kejahatan kemanusiaan oleh International Criminal Court di Den Haag (Belanda).

“Soal pemilu tidak bisa diajukan menjadi peradilan internasional. Jadi, tidak ada kondisi dunia Internasional mengadili kontestan (pemilu di suatu negara),” tandas dia.

Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan bahwa hukum di Indonesia telah mengatur mekanisme dan saluran hukum jika terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan tahapan pemilu. Jalur hukum itu bisa melalui Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sengketa hasil pemilu, peradilan pidana atau mekanisme lain yang tersedia.

“Sudah disediakan semua di negara ini, ada MK, ada Bawaslu, ada pengadilan umum kalau itu kecurangan dalam bentuk pidana. Kalau administrasi itu ada Bawaslu kemudian MK memutus (sengketa hasil pemilu) dan seterusnya,” pungkas Mahfud.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan ada banyak lembaga yang bisa menjadi tempat untuk melaporkan penyelenggara Pemilu 2019 jika berbuat curang. Lembaga tersebut antara lain
Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Interpol, hingga Perserikatan Bangsa Bangsa dan badan turunannya.

About the author

hidayah news

Leave a Comment