Kesehatan

Penyakit Akibat Kerja, Ini yang Ditanggung BPJSTK

Written by hidayah news

JAKARTA – {Hidayahnews.com} – Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang merupakan pengejawantahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 tahun 2015 khususnya pasal 48 ayat (3).

Peraturan ini diimplementasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan manfaat yang diberikan berupa layanan kesehatan dan uang tunai (santunan).

Direktur Pelayanan BPJSTK, Krishna Syarif dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3/2019), mengatakan, selama ini program JKK identik dengan kasus kecelakaan kerja yang terjadi di jalan menuju atau dari tempat kerja, di lokasi kerja serta perjalanan dinas. Padahal perlindungan JKK sangat luas, juga mencakup penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja atau lazimnya disebut PAK”.

Krishna Syarif menambahkan, peserta yang mengalami kecelakaan kerja maupun PAK mendapatkan manfaat sesuai dengan PP Nomor 44 Tahun 2015 yaitu pelayanan kesehatan unlimited (tidak terbatas) sesuai kebutuhan medis, sampai si peserta dapat bekerja kembali.

Selain itu, juga santunan berupa uang untuk meliputi penggantian biaya pengangkutan, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, santunan kematian dan bantuan lainnya.

Menurut Krishna Syarif, peserta yang mengalami kecelakaan kerja maupun PAK juga mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan anak bagi kecelakaan kerja dan PAK yang berdampak pada kematian.

“Hampir semua klaim program JKK selama ini untuk kasus kecelakaan kerja. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah kasus PAK yang dilaporkan masih sangat kecil, di bawah 100 kasus. Kasus PAK tersebut didominasi pada gangguan tulang belakang, pendengaran, gatal-gatal pada kulit karena zat kimia, dan gangguan kulit pada tangan,” ujar Krishna Syarif.

Krishna Syarif menambahkan, diagnosis untuk peserta mengalami PAK ditentukan berdasarkan surat keterangan dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja.

Menurut Krishna Syarif, peserta berhak atas manfaat perlindungan PAK meskipun sudah tidak bekerja, yaitu maksimal tiga tahun sejak hubungan kerja berakhir.

Sebelumnya, Keppres Nomor 22 Tahun 1993 hanya mengatur 31 jenis PAK, maka dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2019 ini, jenis PAK dibagi dalam empat kelompok yaitu jenis penyakit yang disebabkan oleh faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, berdasarkan sistem target organ, kanker akibat kerja dan penyakit spesifik lainnya.

“Kami siap menangani kasus PAK sesuai Perpres terakhir dengan sekitar 88 jenis PAK, lebih lengkap dibandingkan regulasi sebelumnya. Bahkan di luar itu, penyakit lain masih dapat dilaporkan sebagai PAK, dengan syarat penyakit tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan penyakit yang dialami pekerja, dan harus dapat dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat,” tambah Krishna Syarif.

Untuk implementasi di lapangan, Krishna Syarif menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesejatan (BPJSK) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 141 Tahun 2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.

Krishna Syarif mengatakan, secara bertahap sinergi layanan antara BPJSTK dan BPJSK berupa mekanisme pelaporan, penjaminan, dan pelayanan rumah sakit untuk kasus kecelakaan kerja dan PAK yang sesuai dengan program JKK akan disosialisasikan kepada pihak rumah sakit, perusahaan dan seluruh kantor cabang. “Kami juga akan menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi antara BPJSTK dan BPJSK khusus untuk penanganan kasus kecelakaan kerja dan PAK”, kata Krishna Syarif.

Krishna Syarif menyadari saat ini banyak regulasi yang terkait dengan penanganan kasus kecelakaan kerja dan PAK yang perlu disinergikan, yaitu PP Nomor 44 Tahun 2015, Permenaker Nomor 26 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/2018 dan yang terakhir Perpres Nomor 7 Tahun 2019.

“BPJSTK dan Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian atau lembaga terkait telah merevisi substansi PP Nomor 44 Tahun 2015 untuk menyesuaikan dengan semua regulasi yang ada, termasuk peningkatan manfaat bagi program JKK,” kata Krishna Syarif.

Menurut Krishna Syarif, hasil revisi tersebut akan segera diterbitkan dalam waktu dekat oleh pemerintah, dan dijadikan sebagai dasar hukum untuk implementasi pelaksanaan sinergi layanan kesehatan untuk kasus kecelakaan kerja dan PAK. “Semua ini dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan pelayanan bagi kesejahteraan pekerja Indonesia,” tutup Krishna Syarif.

About the author

hidayah news

Leave a Comment