Pendidikan

85.650 Pensiun, Indonesia Kekurangan Guru pada 2022

Written by hidayah news

JAKARTA – {Hidayahnews.com} – Permasalahan di dunia pendidikan yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah guru. Salah satunya terkait dengan jumlah guru pensiun yang terus meningkat setiap tahun. Pada 2022 nanti, sebanyak 85.650 guru akan pensiun.

Tingginya jumlah guru pensiun itu disebabkan karena sejak 2011 belum ada persiapan guru pengganti. Pasalnya, pemerintah melakukan moratorium perekrutan guru yang ditandai oleh Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor: 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011.800-632 Tahun 2011, dan PMK.01/11 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Saat ditemui pada acara diskusi media di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (12/3), Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Didik Suhardi mengatakan, berdasarkan data Kemdikbud 2018, Indonesia akan mengalami puncak kekurangan guru pada 2022. Pada tahun itu akan ada 85.650 guru yang masuk masa pensiun.

Untuk itu, formasi perekrutan guru ke depan tidak hanya fokus pada pemenuhan kekurangan guru, tetapi juga mempersiapkan guru baru sebagai pengganti guru pensiun. Didik menambahkan, jumlah guru akan pensiun ini sudah disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB sebagai salah satu pertimbangan untuk pola perekrutan guru.

Dalam hal ini, Kemdikbud merekomendasikan tiga macam cara merekrut guru, yakni untuk memenuhi kekurangan guru, adanya penambahan akses seperti pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru, serta guru baru pengganti pensiun. Selanjutnya, berdasarkan hasil kesepakatan bersama antarlembaga dan kementerian, kebutuhan guru ini akan dipenuhi melalui perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dalam Perjanjian Kerja (P3K) yang akan dilakukan setiap tahun.

Pasalnya, pemerintah menargetkan, penyelesaian permasalahan guru, termasuk masalah honorer kategori 2 (K-2) berakhir pada 2024. Dengan begitu, pemerintah dapat menyiapkan skema baru untuk perekrutan guru.

Keahlian Ganda
Untuk skema perekrutan guru yang disiapkan Kemdikbud ke depan, kata Didik, adalah berdasarkan perhitungan standar kebutuhan guru dan perhitungan efisiensi guru. Apabila berdasarkan perhitungan standar kebutuhan guru dengan jam mengajar maksimal 24 jam, maka negara membutuhkan guru sebanyak 998.133 guru.

Sementara, jika berdasarkan perhitungan efisiensi, yakni guru mengajar maksimal 30 jam pelajaran seminggu dengan multigrade atau multisubject teaching, maka Indonesia hanya membutuhkan 707.324 guru

Untuk mempersiapkan tenaga pengajar yang memiliki keahlian ganda sehingga bisa mengajar multigrade dan multisubject ini, Kemdikbud menjalin kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) sebagai lembaga yang memproduksi guru untuk mengubah kurikulum pembelajaran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

LPTK didorong untuk dapat menyediakan calon guru yang memiliki keahlian ganda melalui pembelajaran mayor minor. Artinya, seorang calon guru sejak awal dibina untuk bisa menguasai bahan pelajaran lebih dari satu pelajaran dalam rumpun ilmu yang sama, sehingga peran guru tersebut dapat dimaksimalkan.

”Misalkan, calon guru memilih prodi (program studi, red) Bahasa Inggris, maka ia wajib belajar Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya sebagai konsentrasi kedua dalam rumpun ilmu yang sama,” terang Didik.

Ia juga menuturkan, usulan kurikulum mayor minor ini telah disetujui oleh Kemristekdikti. Bahkan, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud juga mendorong Kemristedikti untuk melakukan koordinasi lebih intensif dengan LPTK.

“Harapan kami semua bisa jalan, karena Direktorat GTK Kemdikbud minta untuk melakukan koordinasi lebih intens untuk memastikan bahwa dengan multi subjek itu akan bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak, nanti kebutuhan gurunya akan terlalu mahal,” ujarnya.

Dijelaskan dia, kebutuhan guru yang terlalu mahal sedang dialami oleh negara saat ini, khususnya guru di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) yang populasi siswanya sangat minim. Misalnya, untuk tiga jenjang yakni SD, SMP, dan SMA di sebuah wilayah terpencil hanya terdapat 60 siswa.

Hal ini tentu tidak mungkin menggunakan skema subjek tunggal (single subject) karena biayanya terlalu mahal dan guru tidak akan dapat memenuhi jam mengajar. Dengan skema mayor minor, para guru juga dapat menjalankan multigrade, yakni guru SD dapat mengajar untuk SMP atau SMA.

Contoh lain adalah pada satu kelas hanya ada satu rombongan belajar. Sementara, untuk menyelesaikan SMP hanya ada tiga rombongan belajar, yakni untuk kelas 7, 8, dan 9. Dengan kondisi ini, sebanyak-banyaknya guru mengajar matematika, jika ia memiliki jadwal empat kali seminggu maka jika dikalikan dengan tiga rombel totalnya hanya 12 kali.

“Jadi bayangkan saja jika setiap kelas memiliki guru matematika tentu mereka akan sulit memenuhi jam mengajar,” ujar Didik.

About the author

hidayah news

Leave a Comment