Nasional

Delegitimasi Pemilu, Perludem: Bisa Ciptakan Apatisme dan Kekerasan

Written by hidayah news

JAKARTA – {Hidayahnews.com} – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengakui ada upaya yang konstan untuk membangun opini negatif mengenai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Opini negatif yang terus dibangun ini dikhawatirkan akan mendelegitimasi penyelenggaraan dan hasil Pemilu 2019.

“Harus diakui, ada upaya konstan untuk membangun opini kurang baik soal kinerja KPU dan Bawaslu terkait proses penyelenggaraan pemilu 2019. Hal ini bila dibiarkan sangat mungkin bisa mendelegitimasi pemilu,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada SP, Selasa (12/3/2019).

Gejala adanya upaya mendelegitimasi kinerja KPU dan Bawaslu serta proses penyelenggaraan Pemilu tercermin dari hasil survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) yang dirilis Minggu (10/3/2019). Dari survei ini, sebagian besar responden percaya KPU dan Bawaslu mampu menyelenggarakan Pilpres 2019 secara jujur dan adil (jurdil). Namun sekitar 11-13 persen persen tidak yakin KPU dan Bawaslu berlaku jujur dan adil.

Titi Anggraini mengatakan, kepercayaan publik sangat penting bagi legitimasi pemilu, khususnya terkait dengan kepemimpinan yang dihasilkan dari proses pemilu. Dikatakan, ketidakpercayaan pada penyelenggara Pemilu akan menimbulkan potensi ketidakpercayaan pada hasil Pemilu.

“Itu sangat merugikan capaian demokrasi yang sudah diperoleh Indonesia. Sebagai negara yang praktik demokrasinya dianggap jadi rujukan di kawasan regional maupun global,” kata Titi Anggraini.

Dampak lainnya dari ketidakpercayaan pada penyelenggara pemilu akan semakin memperkuat apatisme masyarakat pada Pemilu 2019. Bahkan, dengan kepercayaan masyarakat pada pemilu yang menurun, pemilih mudah mengambil tindakan yang bahkan bisa berujung sepihak terhadap penyelenggara pemilu.

“Bukan tidak mungkin bahkan terjadi kekerasan. Beberapa pengalaman di masa lampau, persepsi bahwa KPU curang tidak sedikit berakibat konflik horizontal dan kekerasan di masyarakat maupun menyasar terhadap penyelenggara pemilu,” ungkap Titi Anggraini.

Untuk itu, Titi mengatakan, kepercayaan publik pada KPU jadi tantangan besar bagi KPU untuk menjawab harapan masyarakat untuk terselenggaranya Pemilu yang luber, jurdil, dan demokratis. Sehingga justru KPU dan Bawaslu mestinya lebih menempatkan kepercayaan publik tersebut sebagai dorongan untuk bekerja maksimal merealisasikan semua harapan publik tersebut

“Apalagi masih ada lebih dari 10 persen pemilih yang tidak percaya KPU dan Bawaslu akan bekerja secara jujur dan adil. Hal ini mudah sekali dikapitalisasi menjadi ketidakpercayaan pada penyelenggara pemilu bila berkelindan dengan hoaks, fitnah, dan berbagai misinformasi dan disinformasi kepemiluan lainnya yang menyerang penyelenggara,” katanya.

Dengan kondisi ini, Titi meminta KPU dan Bawaslu semakin cermat dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Dikatakan, keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas kerja-kerja KPU dan Bawaslu mutlak diperkuat untuk menangkal fitnah dan hoaks yang bisa dipastikan akan terus menyerang KPU dan Bawaslu.

“Komunikasi publik penyelenggara pemilu juga harus diperbaiki dan diperkuat agar Pemilih bisa mengakses informasi yang kredibel dan valid langsung dari KPU dan Bawaslu sehingga masyarakat mengetahui dengan benar kinerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu,” paparnya.

About the author

hidayah news

Leave a Comment