Politik & Hukum Sosial

Golput, Jabar Tertinggi di Pulau Jawa

Written by hidayah news

BANDUNG – {Hidayahnews.com} – Percakapan untuk tidak memilih atau dikenal dengan sebutan golongan putih (golput) pada Pemilu 2019 mulai marak diperbincangkan warganet (netizen) di media sosial. Berdasarkan data Laboratorium Big Data Analytics Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM, percakapan soal golput ini terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Peneliti Laboratorium Big Data Analytics DPP Fisipol UGM, Arya Budi, Senin (25/2/2019) mengatakan hasil tersebut diperoleh melalui analisis percakapan di media sosial Twitter dan pemberitaan di 276 media dalam jaringan (online). Analisis big data dengan metode application programming interface Twitter dilakukan sejak 27 Januari hingga 19 Februari 2019.

“Dari pemetaan isu golput berdasarkan sebaran geografis cenderung bersifat Jawa sentris,” kata Arya Budi.

Pembicaraan golput banyak ditemukan di Jawa Barat (21,60 persen), DKI Jakarta (14,94 persen), dan Jawa Timur (14,64 persen). Ketiga provinsi tersebut menjadi daerah dengan percakapan igolput terbanyak dibandingkan daerah lain.

Arya Budi menyebutkan perbincangan isu golput makin masif karena dipicu oleh akun-akun berpengaruh dengan banyak pengikut (follower). Selain itu, masifnya isu golput di media sosial terjadi karena adanya momentum politik, seperti debat calon presiden pada 17 Februari 2019.

Dari 2.840 percakapan tentang golput, lanjut Arya Budi, terdapat 9,5 persen percakapan yang ditujukan untuk mengampanyekan Golput. Artinya, 1 dari 10 percakapan tentang golput adalah percakapan untuk mengampanyekan hal tersebut. Bahkan, ada akun yang dibuat khusus yang mengampanyekan golput.

Sementara ajakan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu paling banyak ditemukan di DKI Jakarta, yakni sebanyak 20 percakapan, diikuti Jawa Barat 17 percakapan, dan Jawa Tengah 12 percakapan.

Pada kesempatan yang sama, peneliti lain dari DPP Fisipol UGM, Wawan Mas’udi menyatakan golput terjadi karena sejumlah faktor, seperti adanya ketidakpuasan terhadap petahana, tetapi oposisi juga dipandang tidak layak. Selain itu, golput bisa menjadi ekspresi protes terhadap kewajiban untuk menggunakan hak pilih.

Faktor lainnya, lanjut Wawan Mas’udi, sistem politik atau rezim yang berkuasa dipandang tidak memiliki legitimasi, sehingga pemberian suara dalam pemilu dipandang hanya akan memberi legitimasi pada sistem yang ada.

“Golput menjadi ancaman terhadap demokrasi. Pilihan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu akan memberikan dampak delegitimasi demokrasi di Indonesia. Kalau situasi ini dibiarkan, maka suara ketidakpercayaan akan semakin kuat dan mengalami penggerusan demokrasi. Karenanya semua hal yang bisa memperkuat legitimasi, termasuk partisipasi yang tinggi dalam pemilu sangat dibutuhkan,” ujar Wawan Mas’udi.

About the author

hidayah news

Leave a Comment