Ekonomi Nasional

Jusuf Kalla Menenggarai Rumitnya Perijinan Menciptakan Celah Sogok Menyogok

Written by hidayah news

JAKARTA – {hidayahnews.com} – Wapres Jusuf Kalla memberikan tanggapan terkait kasus suap yang terjadi di pemda Bekasi, namun dalam hal ini JK tidak memberikan pernyataannya secara spesifik. Jusuf Kalla hanya bicara yang umum saja seperti menyalahkan rumitnya perizinan yang menimbulkan celah. Orang ingin izin lekas keluar. Maka, dia menyogok.

“Jadi prosesnya itu yang harus memperbaiki,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, kemarin.

JK meminta Pemda memperbaiki sistem perizinan seperti proses perizinan yang cepat melalui satu pintu atau sistem daring.

Ini juga diperparah oleh sifat tamak para pejabat daerah. Mereka selalu merasa kurang dengan gaji dan pendapatan yang mereka terima. “Itu terjadi terus, dan sepertinya orang tidak takut kena sanksi,” seloroh JK.

Selain itu, mahalnya ongkos politik juga ditengarai JK sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya suap. Sebelum terpilih, calon kepala daerah umumnya melakukan kampanye hingga menghabiskan biaya cukup banyak. Sebetulnya, biaya itu telah ditekan oleh aturan KPU yang membatasi kampanye. Namun, tiap calon tetap ingin berupaya maksimal dalam berkampanye, hingga tetap mengeluarkan biaya sangat tinggi. “Namanya persaingan ingin selalu lebih baik, lebih tinggi, jadi biaya mahal,” tandasnya.

Ditempat terpisah Luhut Binsar Panjaitan disodorkan pertanyaan terkait berita proses perizinann proyek yang diduga terjadi suap, apakah proyek Meikarta harus stop atau lanjut? Dengan tegas Jenderal (Pum) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar proyek itu Ianjut teerus. Luhut yang menjabat Menko Keramaritiman ini, seperti punya “ikatan batin” dengan Meikarta. Pada 29 Oktober 2017, Luhut pemah mendatangi langsung lokasi proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat saat topping off tower.

Ketika kasus ini sekarang keseret kasus suap, Luhut begitu menyesalkannya. Luhut bercerita, saat datang ke lokasi proyek Meikarta kala itu, dia bertanya kepada CEO Lippo Group, James Riady, tentang perizinan proyek Meikarta. Saat itu, Luhut mendapat penjelasan dari James Riady bahwa tidak ada masalah perizinan.

“Kalau memang ada masalah, ya hukum berlaku. Tapi, memang kita sayangkan kok sampai jadi begitu,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, kemarin.

Ia menjelaskan, meski proses hukum terus berlanjut, proyek pembangunan kawasan hunian di Bekasi ini, harus terus beljalan. “Ya, saya kita biarkan saja, proses hukum berjalan. Tapi proyek itu kan bagus. Bahwa ada masalah teknis seperti di dalam, biar diselesaikan secara hukum aja ya,” saran Luhut.

Luhut pun meminta masyarakat tidak cepat berburuk sangka terhadap proyek Meikarta.

“Saya melihat betapa Pak James mempertaruhkan reputasi Lippo untuk membangun kawasan yang sudah dipersiapkan selama 20 tahun itu,” beberya.

Tak cukup di kantornya, di Istana, Luhut masih mau berkomentar soal kasus suap proyek Meikarta. Luhut kembali menegaskan ucapannya soal proyek ini yang harus terus berjalan.

“Kalau kasus KPK kan urusan mereka, urusan hukum. Tapi kalau urusan investasi, kita harus ya, urus,” tegasnya H-ds

About the author

hidayah news

Leave a Comment