Politik & Hukum

Atas Dasar Inilah Bawaslu Loloskan Para Bacaleg Mantan Koruptor

Written by hidayah news

JAKARTA – {Hidayahnews.com} – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan mengatakan, pihaknya memiliki pertimbangan dalam meloloskan puluhan mantan terpidana kasus korupsi menjadi bakal caleg dalam Pemilu 2019. Abhan menampik jika pihaknya disebut tidak pro pada upaya pemberantasan korupsi hanya karena putusan tersebut

“Kami (pertimbangan meloloskan mantan narapidana korupsi menjadi bakal caleg) sudah bisa dibaca sebagaimana putusan Bawaslu DKI Jakarta terhadap M Taufik (yang diloloskan),” ujar Abhan lewat pesan singkat, Selasa (11/9) malam.

Bawaslu, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan majelis persidangan adjudikasi gugatan M Taufik, menilai Pasal 4 ayat (3)
PKPU 20/2018 tentang Pencalonan DPR dan DPRD bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 tentang Pemilu. Pasal 4 ayat (3) PKPU mengatur larangan eks koruptor, mantan pelaku kejahatan seksual dan bandara narkoba menjadi bacaleg.

Sementara Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyebutkan ‘tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dalam pandangan Bawaslu, mantan terpidana termasuk kasus korupsi bisa menjadi bacaleg asalkan jujur mengemukakan kepada publik status pidananya.

Menurut Bawaslu, jika norma dalam PKPU bertentangan dengan UU, maka tidak bisa dijadikan dasar dalam menjalankan suatu keputuasan berita acara. Hal ini juga sesuai dengan asas hukum lex superiori derogat legi inferiori, yang artinya UU dapat mengesampingkan PKPU dan Perbawaslu. Dengan demikian, PKPU juga bertentangan dengan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pertimbangan hukum tersebut, Bawaslu juga menilai kewenangan atributif KPU dalam membuat PKPU bukan berarti pembentukan PKPU tidak didasari oleh peraturan yang ada di atasnya. Bahkan Bawaslu menilai pemaknaan KPU terhadap kewenangan atributif tidak tepat.

KPU sebenarnya hanya memperoleh kewenangan pendelegasian dari pembentuk UU untuk membuat peraturan teknis. Dalam konteks pendelegasian kewenangan, norma hukum yang bersifat pelaksana dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasari atas delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi.

Bawaslu mengungkapkan juga bahwa penyelesaian sengketa di Bawaslu merupakan upaya untuk menemukan dan mencari keadilan bagi para pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemilu yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilu yaitu komisi pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya yang lazim disebut dengan sengketa proses pemilu atas dikeluarkannya surat keputusan dan/atau berita acara terhadap calon peserta pemilu oleh KPU. Ini berbeda dengan uji materi di MK atau MA yang lebih pada pengujian norma yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Selain bertentangan dengan UU Pemilu dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bawaslu juga menilai norma larangan eks koruptor bertentangan dengan UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan ini menyebutkan, dalam proses menjalani hukum seorang terpidana dibina, dididik untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kembalinya dalam masyarakat, setelah selesai menjalani masa hukumannya sehingga tidak ada perlakuan yang harus dibeda-bedakan dengan masyarakat lainnya terutama dalam proses dan penyelenggaraan pemilu yang sedang diikuti oleh yang bersangkutan.

Bawaslu juga menilai, norma larangan mantan koruptor menjadi bacaleg bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) terkait hak sama warga negara dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Menurut Bawaslu, yang berhak mencabut hak politik warga negara adalah putusan pengadilan dan UU.

Larangan eks napi koruptor, menurut Bawaslu, juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya memberikan kesempatan yang sama bagi mantan terpidana untuk ikut dan terlibat dalam memilih dan dipilih dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalamnya.

Dalam pertimbangan hukum tersebut, Bawaslu mengungkapkan secara eksplisit bahwa PKPU yang melarang mantan terpidana kasus korupsi, pelecehan seksual terhadap anak dan bandar narkoba menjadi bakal caleg bertentengan dengan UU di atasnya, UUD 1945 dan Putusan MK.

Bawaslu mengakui bahwa semangat mendorong terciptanya pemerintahan berkualitas melalui pemilu adalah harapan seluruh masyarakat. Namun, upaya mewujudkan hal tersebut harus dilalukan secara tepat terutama penempatan norma-norma yang sesuai dengan kedudukan dan tingkatannya.

About the author

hidayah news

Leave a Comment