Politik & Hukum

Kepala Daerah Boleh Masuk Tim Kampanye, KPU: Tapi Dilarang Jadi Ketua

Written by hidayah news

JAKARTA – {Hidayahnews.com} – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, kepada daerah tidak dilarang menyatakan dukungan kepada salah satu bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut Wahyu, hal tersebut merupakan hak politik kepala daerah bersangkutan.

“Sebagai pribadi dia mempunyai hak politik. Dia mempunyai hak memberikan dukungan politik ke paslon tertentu,” ujar Wahyu di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (12/9).

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kata Wahyu, kepala daerah juga diperbolehkan menjadi tim sukses atau tim kampanye pasangan capres-cawapres tertentu. Namun, kepala daerah dilarang menjadi ketua tim sukses atau tim kampanye.

“Yang tidak boleh adalah kepala daerah menjadi ketua tim kampanye. Kenapa tidak boleh? Karena kepala daerah melaksanakan tugas sebagai kepala daerah, juga kepala pemerintahan,” ungkap dia.

Wahyu menilai, ketua tim kampanye mempunyai tanggung jawab besar karena harus memimpin tim kampanye dari pusat hingga daerah. Ketua tim, kata dia juga pasti akan berkampanye selama masa kampanye. Jika ketua tim kampanye merupakan kepala daerah, dikhawatirkan tugasnya sebagai kepala daerah dan pemerintahan akan terganggu, bahkan terabaikan.

“Logikanya, ketua tim kampanye kan harus memimpin tim kampanye sampai ke daerah sepanjang masa kampanye. Lah, kalau kemudian dia (kepala daerah) memimpin kampanye selama masa kampanye, maka tugas-tugas pemerintahan akan terabaikan,” tutur dia.

Wahyu mengingatkan agar para kepala daerah yang menjadi tim kampanye memperhatikan aturan-aturan yang berlaku baik yang ada di UU Pemilu atau aturan lain yang mengikat mereka. Dia mencontohkan, kepala daerah tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintahan ketika melakukan kampanye.

“Jangan sampai kepala daerah yang menjadi tim kampanye atau juru kampanye, itu menyalahgunakan wewenagnya untuk menguntungkan pihak tertentu atau merugikan pihak tertentu,” pungkas dia.

About the author

hidayah news

Leave a Comment