Kesehatan

GP Farmasi Usulkan Harga Obat BPJS Diusulkan Naik

Written by hidayah news

JAKARTA – {Hidayahnews.com} – Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga dirasakan oleh perusahaan obat. Pasalnya, sekitar 90% hingga 95% bahan baku obat masih bergantung pada impor dari beberapa negara, seperti India dan Tiongkok.

Di sisi lain, keterlambatan pembayaran obat untuk program JKN juga makin memberatkan bagi industri. Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Indonesia mencatat utang JKN kepada pedagang besar farmasi dan penyalur alat kesehatan (PBF/PAK) yang telah jatuh tempo makin membengkak dan makin panjang masa pembayarannya.

Utang obat dan alkes JKN jatuh tempo yang belum dibayar mencapai Rp 3,5 triliun per Juli 2018. Angka ini akan terus membesar dari waktu ke waktu sesuai aktivitas suplai sampai akhir tahun. Akibatnya, suplai obat-obatan dan alkes untuk JKN terancam mengalami kendala jelang akhir 2018.

Dalam surat kepada Menteri Kesehatan (Menkes) tertanggal 13 Agustus 2018, GP Farmasi menyebutkan selain masalah pembayaran utang JKN yang sudah masuk titik kritis tersebut, PBF dan PAK juga memikul beban biaya tinggi dengan adanya aturan Wapu. Setiap obat dan alkes yang dijual kepada fasilitas kesehatan (faskes) pemerintah dipungut PPN 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%.

“Ini menambah beban cash flow dan bunga modal kerja yang sangat tinggi. Sekitar Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun dana PPN PBF dan PAK berstatus lebih bayar ke pemerintah, yang seharusnya selalu direstitusi setiap tahunnya,” kata ketua umum GP Farmasi F. Tirto Kusnadi dalam surat tersebut.

Secara esensi, surat GP Farmasi kepada Menkes mendesak pemerintah untuk segera mencarikan solusi. Salah satunya mengusulkan adanya kenaikan harga obat.

Ketua Komite Perdagangan dan Industri Bahan Baku GP Farmasi, Vincent Harijanto, mengatakan, meningkatnya harga bahan baku obat bukan semata karena nilai tukar rupiah melemah, tapi juga ada faktor kenaikan harga bahan bakunya sendiri dalam dolar Amerika Serikat per kilonya.

“Kalau dulu misalnya harga bahan baku obat per kilo US$ 5, dan sekarang katakanlah naik US$ 6, kalau dikalikan dengan nilai tukar rupiah di angka Rp 15.000, maka akan beda. Ada kenaikan harga di sini,” kata Vincent kepada SP di Jakarta, Selasa (11/9).

Namun, kata dia, saat ini perusahaan farmasi sepakat untuk tidak semena-mena menaikkan harga obat, melainkan melakukan langkah efisiensi. Efisiensi terutama pada proses produksi, bahan tambahan, dan bahan kemas. Industri juga tengah mencermati efisiensi pada cara pengaturan pembelian.

Selain itu, efisiensi dilakukan dengan memanfaatkan instrumen lindungi nilai dengan perbankan untuk mengantisipasi risiko perubahan kurs. “Jadi, harga kurs dolar kita patok sekian, sehingga ketika rupiah melemah, kita tetap bayar harga bahan baku dengan kurs yang sudah disepakati,” kata Vincent.

Namun, tekanan harga bahan baku obat makin lama makin memberatkan. Sementara harga obat dalam negeri sudah dipatok oleh Kemkes. Di sisi lain, pemerintah mendorong penggunaan obat generik untuk layanan JKN dengan harga rendah.

Di Bawah Standar
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Achmad Ansori mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi besok, Kamis (13/9), dengan mengundang semua pihak terkait untuk membahas usulan kenaikan harga obat tersebut. Hasil rapat ini akan dilaporkan ke Presiden Jokowi, dengan harapan segera adanya kebijakan pemerintah untuk mengatasi persoalan obat di era JKN-KIS.

“Ini penting kami sampaikan kepada Presiden agar segera diatasi, karena ujung-ujungnya yang kena dampak itu di pelayanan terhadap pasien,” kata Achmad.

Pada prinsipnya, kata Achmad, DJSN menilai kenaikan harga obat di era JKN ini rasional. Ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah, karena persoalan obat dan alkes ini akan berdampak pada layanan kepada pasien. Misalnya terjadi keterlambatan produksi dan distribusi menyebabkan kelangkaan obat di sejumlah faskes.

Akibatnya, layanan yang diperoleh pasien di bawah standar yang semestinya. Ia mencontohkan, obat yang seharusnya diberikan sehari tiga kali dalam seminggu atau 63 tablet, hanya diberikan separuh. Akibatnya, proses penyembuhan terlambat, dan pada beberapa obat terjadi resistensi. Penyakit yang tadinya bisa sembuh cukup dengan dosis 250 mg menjadi tidak mempan, sehingga harus naik ke 500 mg.

“Kami menemukan banyak kasus seperti ini di lapangan, ketika kami melakukan monitoring evaluasi ke berbagai daerah maupun adanya laporan ke DJSN,” kata Achmad.

Menurut Achmad, dalam konteks pengendalian harga obat, sistem katalog elektronik (e-katalog) dari Kemkes cukup efektif. Harga obat tertentu yang bila di pasaran bisa mencapai Rp 2,2 juta, tapi di e-katalog hanya sekitar Rp 1,9 juta. Kelemahannya, kata Achmad, biaya distribusi ke daerah mahal, sehingga keuntungan bagi industri kecil. Akibatnya, distribusi obat hanya sampai di provinsi, sehingga perlu biaya lagi untuk sampai ke daerah-daerah. Lambatnya distribusi menyebabkan kelangkaan obat di faskes.

“Jadi kelangkaan obat di faskes bukan hanya dipengaruhi tunggakan BPJS Kesehatan ke faskes, tapi juga karena mekanisme pengadaan yang masih buruk,” ujar Achmad.

About the author

hidayah news

Leave a Comment