Ekonomi Nasional

Kepala Bappenas: Gempa 7 Skala Richter Buat Pertumbuhan Ekonomi di Lombok Melambat

Written by hidayah news

JAKARTA – {Hidayahnews.com} – Gempa bumi berkekuatan 7 skala richter yang mengguncang wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (5/8) menyisakan banyak kerusakan. Selain korban jiwa, rusaknya fasilitas umum dan sosial, bencana ini juga berdampak perekonomian di NTB.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi NTB akan melambat dibanding perkiraan awal 2018. Demikian pula berpotensi terjadi kenaikkan inflasi, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. “Kami sudah melakukkan assesment terhadap dampak bencana terhadap perekonomian NTB, dan memang pertumbuhannya akan melambat,” kata Bambang pada rapat koordinasi tingkat menteri untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruki pascagempat bumi di Lombok, di Kantor Kemko PMK, Jumat (31/8).

Untuk mengatasi kondisi ini, lanjut Bambang, sangat penting untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap rehab dan rekon sangat diperlukan untuk pemulihan ekonomi dan pemulihan kehidupan sosial di NTB. Pemerintah juga akan mengembangkan program padat karya tunai (cash for work) dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, di mana dalam pembangunannya melibatkan masyarakat sendiri. Selain itu, meski dengan keterbatasan anggaran, pemerintah akan bangkitkan kembali sektor pariwisata di NTB. “Mungkin menunggu lama untuk dihidupkan kembali, tapi inilah yang akan kami lakukan untuk mencegah pengangguran lebih besar lagi,” ujar Bambang.

Untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi NTB, hari ini Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memimpin rapat koordinasi tingkat menteri, yang dihadiri Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkes Nilla F. Moloek, Menpupera Basuki Hadimulyono, Mensos Agus Gumiwang, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, dan Wagub NTB Muhammad Amin.

Puan Maharani usai rakor tersebut mengungkapkan, rakor ini untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 5/2018 yang difokuskan pada program percepatan rehab-rekon pasca gempa NTB yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo belum lama ini.

Menurut Puan, secara umum program penanggulangan dampak bencana gempa bumi di NTB ke depan akan meliputi beberapa hal. Pertama, kebutuhan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan logistik, dan bantuan rehab rumah. Kedua, percepatan pembersihan puing. Ketiga, percepatan pembangunan rumah penduduk swakelola. Keempat, percepatan pembangunan fasilitas umum.

Inpres 5/2018 menugaskan kepada 4 Menko, 15 Menteri, Polri, TNI, Kejaksaan, 3 lembaga serta 6 pemda untuk melaksanakan percepatan rehab-rekon di NTB. “Amanat Inpres adalah pembangunan prasarana dan sarana dasar untuk mendukung berfungsinya kembali aktifitas pendidikan, kesehatan, agama dan fasilitas penunjang perekonomian paling lambat akhir Desember 2018 dan prasarana lain paling lambat 2019,” kata Puan.

About the author

hidayah news

Leave a Comment